Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, …
Publikasi ini merupakan Draft Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Tahun 2001. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kurang leb…
Publikasi ini berisikan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang undang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran sektor p…
Pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya, berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluas…
Buku ini diharapkan mampu menjembatani pemecahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut di Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya. Pedoman …
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persy…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi II 2005 ini merupakan penerbitan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada tahun 2005 di Lingkungan …
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi I 2005 ini merupakan penerbitan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pa…
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan …
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undagan di bidang pengelolaan terumbu karang yang terdiri dari: 3 buah undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 3 keputusan menteri dan 7 peratura…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada Tahun 2007. Sebanyak 33 Peraturan Menteri ada dalam publikasi ini. Diharap…