Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004 yang telah berakhir pada Oktober 2004 serta berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka …
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Agenda 100 hari pertama Dep. KP disusun dalam rangka menjawab harapan masyarakat akan kinerja pemerintah baru dalam mewujudkan perubahan ke arah kemajuan bangsa di bidang kelautan dan perikanan, se…
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya serta Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, departemen Kelautan dan Perikanan …
Jumlah nelayan miskin saat ini diperkirakan mencapai 3.377.399 KK meliputi masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, dan …
Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …
Arah kebijakan pembangunan kelauta dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 …
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …