Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persy…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi II 2005 ini merupakan penerbitan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada tahun 2005 di Lingkungan …
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi I 2005 ini merupakan penerbitan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pa…
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan …
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undagan di bidang pengelolaan terumbu karang yang terdiri dari: 3 buah undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 3 keputusan menteri dan 7 peratura…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada Tahun 2007. Sebanyak 33 Peraturan Menteri ada dalam publikasi ini. Diharap…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…