Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Kumpulan peraturan undang-undang ini berisikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan reklamasi yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di Wilaya…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan Ikan Terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik In…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2013. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2017. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Oily Water Separator (OWS) adalah alat yang digunakan untuk emmisahkan minyak dari air bilga. Air dari OWS akan dibuat ke laut, sedangkan minyak akan disimpan di tangki penampuangan. Teknologi OWS …
Rajungan (blue swimming crabs) merupakan biota laut sebagai komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis penting dengan harga jual tinggi disukai oleh konsumen sebagai bahan makanan dan sebaga…
Buku petunjuk teknis pukat cincin ini menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengan pukat cincin dalam upaya menyamakan persepsi dan menyeragamkan pengertian, istilah dan cara-cara melakukan ident…
Kaulitas dan harga ikan sangat tergantung pada proses penanganan ikan hasil tangkapan diatas kapal. Pada nelayan tradisional, penanganan ikan diatas kapal masih dilakukan dengan cara yang sederhana…
Dalam rangka menjaga keseimbagnan antara pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan ekonomi dan kelestarian pesisir dna laut, Pemerintah berkomitmen mebangun dan mengelola Kawasan Konservasi Perairan…
Potensi sumberdaya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu mengelola sumberdaya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejateraan masyarat. Buku ini berisi tentang peraturan-peraturan …
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Kegiatan usaha budidaya udang di tambak sampai saat ini masih merupakan salah satu kegaitan akuabisnis yang memberikan harapan abgi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah dan …
Balai Besar Penangkapan Ikan, selaku UPT DJPT berusaha menyediakan informasi mengenai artifisial habitat melalui buku PEtunjuk Teknis Artifisial Habitat di Perairan Umum Daratan sebagai upaya penga…