Pemantapan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif sangat diperlukan, karena akan mendukung terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri, maju dan…
Merupakan bahan rapat kerja teknis oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Kapsitas Kelembagaan dan Pemasaran dengan pembahasan Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan…
Sesuai dengan kerangka acuan yang kami terima, Rapat Kerja ini bertujuan untuk membahas isu-isu kelautan dan perikanan yang secara politis penanganannya memerlukan integrasi antara pemerintah Pusat…
Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau kecil melakukan kegiatan program kerja dan operasial tentang Proyek Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Rapat mengenai h…
Laporan ini membahas mengenai bencana alam sektor kelautan dan perikanan yang akan dibahas pada sidang Kabinet Paripurna pada Tanggal 5 Januari 2007 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang …
Dalam tahun 2005, departemen kelautan dan perikanan mengusulkan APBN-P yang akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut
Pembangunan yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan saat ini memperoleh perhatian yang serius, karena sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya tediri dari laut, Indonesia me…
Laporan ini membahas tentang bahan rapat dengar pendapat sekretaris jenderal dengan komisi IV DPR-RI pada tanggal 3 oktober 2007
Laporan ini berisi tentang sinkronisasi program, kegiatan perikanan dan kelautan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propoinsi Nusa Tenggara Timur.
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Bahan rapat kerja ini di dalamnya terdapat penjelasan atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh komisi IV DPR-RI, tanggapan atas hasil kunjungan kerja komisi IV DPR-RI ke Provinsi Irian …
laporan ini membahas tentang masalah penyelundupan sektor kelautan dan perikanan
Laporan Rapat kerja menteri kelautan dan perikanan dengan komisi IV DPR RI 27 Februari 2006 membahas tentang rencana aksi revitalisasi budidaya udang, rencana aksi revitalisasi budidaya rumput laut…
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) adalah salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelaut…
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…
Dalam tahun 2000, ebrapa upaya perbaikan pembangunan kelautan dan perikanan telah dan akan terus dilakukan, anara lain sebagi berikut: 1. Penataan organisasi dan sumberdaya manusia
Program dan kegiatan TA 2000 disusun dengan mengacu kepada kebijakan Ditjen PK2 yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).
Rapat Kerja ini disampaikan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.