Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir
Untuk mengatasi laju kerusakan biogeo-fisik lingkungan pesisir, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta ketidakpastian hukum tersebut maka perlu diterapkan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxviii, 143 hlm. ; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 551.468:65.012.4 IND n
Menuju Ruang Laut Sehat pada Koridor ALKI & TSS
Kesehatan Laut (Ocean health) dapat menjadi kunci atas penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, juga semakin terangkat menjadi perhatian dunia, terlebih dengan prinsip Ekonomi Biru yang dija…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1278-42-0
- Collation
- ix, 163 hlm.; ilus.
- Series Title
- -
- Call Number
- 551.46 IND M
Sejarah Maritim Indonesia
Buku "Sejarah Maritim Indonesia" diterbitkan untuk pertama kali secara lengkap oleh Dewan Maritim Indonesia. Buku ini dimaksudkan untuk menggugah danegan mengungkap kilas balik perjalanan panjang m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 507 hlm. : il. ; 25,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 930:355.458 (910) DEW s
Ayo Jaga Laut
Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat kaya, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu upayanya adalah pengelolaan sampah yang bermuara ke laut karena dapat …
- Edition
- Cetakan Kedua
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 56 hlm.: ill.; 20 x 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 504.5:26 TIA a
Kehati : Keanekaragaman Hayati Kalimantan
Keanekaragaman hayati adalah istilah untuk menyatakan tingkat keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi kelimpahan maupun penyebaran, yang dapat berperan secara langsung maupun tidak lan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027108691
- Collation
- xx, 322 hlm.: il.; 24 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 502.3:639(911.2) IND k
Pemetaan Wilayah Kelola dan Profil Singkat Masyarakat Hukum Adat di Pesisir d…
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 41 hlm.: ill.
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.141:551.4 IND p
Merajut Adat Mendaulat Laut: Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Pesisir d…
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 183 hlm; ill: 21 x 15 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.141:551.4 IND m
Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Pulau-pulau Kecil
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 148 hlm; ill: 23 x 15 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 301.185.2:551.4.468
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SPDN/SPBN
Program SPDN/SPBN pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Melalui kerjasama yang sinergis antara DKP, Per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 30 hlm. ; 15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 330.34.014 SUD p
Pedoman Umum Pembangunan dan Pengelolaan SPDN/SPBN 2005
Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan. Peme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 31 hlm. ; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 330.34.014(02) IND p
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah