Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Buku ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan kajian di beberapa tempat dalam rangka diseminasi teknologi budidaya ikan dewa, juga sejalan dengan program pelestarian ik…
Buku ini berisi tentang pemikiran, ide dan gagasan dari Slamet Soebjakto selama menjadi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Total akuakultur yang didasari oleh pemikiran dan pengalaman, baik seca…
Dibutuhkan perencanaan menggunakan metodologi yang efektif untuk membantu pengelola dan pembuat kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, memperkirakan rencana kebijakan, menghindari konflik …
Pengelolaan merupakan aspek utama bagi keberlanjutan suatu sistem perikanan .Sesuai amanat pasal 7, UU no. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Kementerian Kelautan …
Kearifan lokal, yang menjadi istilah popular saat ini, sebenarnya bukanlah pengetahuan lokal namun juga dapat dimanifestasikan secara empiris dalam berbagai wujud, antara lain peralatan keseharian,…
Ketersediaan data dan informasi yang akurat menjadi penting sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, buku yang menyajikan d…
Indonesia memiliki 1.340 jumlah etnis suku (BPS, 2010) yang banyak memunculkan norma, budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun di kalangan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tidak te…
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan strategi kebijakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya adalah meningkatkan kemandirian dalam mengelola p…
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan strategi kebijakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya adalah meningkatkan kemandirian dalam mengelola p…