Text

Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut

---

Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana dan prasarana menyebabkan sering terjadinya eksploitas ilegal terhadap kekayaan laut Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu lembaga pemerintahan di laut yang dapat mengelola tata pemerintah di laut yang baik dan menyelesaikan permasalahan di laut. Melalui Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengannya.

---

প্রাপ্তিসাধ্যতা

B1200650	PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA	Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	প্রাপ্তিসাধ্য
B1002337	PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA	Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	প্রাপ্তিসাধ্য

বিস্তারিত তথ্য

সিরিজ শিরোনাম

-

কল নং

PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA

প্রকাশক

Jakarta : KKP-Sekretariat Jenderal., 2008

কোলেশন

vi, 81 hlm. ; 29 cm

ভাষা

Indonesia

আইএসবিএন/আইএসএসএন

-

শ্রেনীকরণ

PRO KKP

কন্টেন্ট ধরন

-

মিডিয়া ধরন

-

ক্যারিয়ার ধরন

-

সংস্করণ

-

বিষয় সমূহ

kebijakan kelautan
kebijakan tata pemerintahan laut
Informasi Publik
Local Content
Kebijakan Strategis

নির্দিষ্ট তথ্যের বিবরণ

-

অবদানকারীর বর্ণনা

-

অন্য সংস্করণ/সম্পর্কিত

ফাইল সংযোজনা

মন্তব্য

---

You must be logged in to post a comment