Text

Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut

---

Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana dan prasarana menyebabkan sering terjadinya eksploitas ilegal terhadap kekayaan laut Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu lembaga pemerintahan di laut yang dapat mengelola tata pemerintah di laut yang baik dan menyelesaikan permasalahan di laut. Melalui Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengannya.

---

Availability

B1200650	PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA	Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Available
B1002337	PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA	Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA

Publisher

Jakarta : KKP-Sekretariat Jenderal., 2008

Collation

vi, 81 hlm. ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

PRO KKP

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

kebijakan kelautan
kebijakan tata pemerintahan laut
Informasi Publik
Local Content
Kebijakan Strategis

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment