Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republik Indonesia di Laut

Text

Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republik Indonesia di Laut

Indonesia.Dewan Kelautan KKP - Organizational Body;

Penentuan batas lautan territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pualu-pulau Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen 4 pasal 25A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pada tahun 2007 berdasarkan keputusan presiden nomor 21 tahun 2007 Dewan Kelautan Indonesia membuat sebuah kajian tentang perumusan pokok-poko kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan batas wilayah negara republik indonesia di laut. Kajian tersebut telah disusun dalam buku ini yang berisikan pendahuluan, perbatasan indonesia di laut dan perjanjian perbatasan serta isu dan permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan.

Availability

B1401372 PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Available

Detail Information

Series Title: -
Call Number: PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Publisher: Jakarta : Kementrian Kelautan dan Perikanan., 2011
Collation: iv, 52 hal.; ilus.; 28cm.
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: PRO KKP
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Informasi Publik
Batas Wilayah laut
Undang-Undang Batas Wilayah
Local Contant
Kebiajakan Strategis
Perundang-undangan batas wilayah
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment