Text

Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

---

Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Peradilan TUN dan Peradilan TPK dalam memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dalam TPK pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan dan implikasi hukumnya ketika kebijakan legislasi memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut kepada dualembaga Peradilan, serta pengaturannya ke depan yang ideal seperti apa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan conceptual approach, atatute approach, dan case approach.

---

Availability

B1800886

TES 16-364.126 MOH k

Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

TES 16-364.126 MOH k

Publisher

2016 : ., Malang

Collation

xiv, 201 hlm.; 21x29.5cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

TES

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Administrasi Pemerintahan
tesis
Local Content
Publikasi Internal
Karya Ilmiah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Universitas Brawijaya Malang

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment