POLICY BRIEF POTENSI INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM
Potensi laut, seperti perikanan, transportasi dan bangunan di laut, minyak, gas, dan mineral, energi angin dan arus laut, wisata, dan biologi kelautan tersebut perlu dikembangkan secara cerdas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat dan pada saat yang bersamaan perlu dilaksanakan secara berhati-hati agar tidak merusak lingkungan. Untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan tersebut, selama 2 tahun terakhir ini telah dirintis pengembangan kebijakan kelautan dengan pendekatan ekonomi biru yang diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan berbasis konsep negara kepulauan, dimana laut merupakan faktor dominan pembangunan. Arah kebijakannya mengacu pada RPJPN 2005 – 2025 terutama MISI ke 7 yang kemudian diterjemahkan ke dalam usulan RPJMN 2015 – 2019 yang dipersiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertajam dan memperluas ruang lingkup kebijakan kelautan. Kebijakan ini selaras dengan komitmen Indonesia untuk membangun sektor kelautan yang ramah lingkungan, seperti yang telah sampaikan Presiden RI pada kesempatan konferensi tingkat tinggi RIO+20 tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brazil, yaitu the blue economy is our new frontier.
B1801446 | Koleksi Digital | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available