Publikasi ini berisikan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang undang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran sektor p…
Pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya, berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluas…
Buku ini diharapkan mampu menjembatani pemecahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut di Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya. Pedoman …
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern pem…
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan menteri Kelautan danPerikanan Nomor PE…