Publikasi ini merupakan Draft Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Tahun 2001. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kurang leb…
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan menteri Kelautan danPerikanan Nomor PE…
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum dapat memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan. Dirasa perlu a…
Sebagai pelaksanaan pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka meningkatkan pengawsan dan pengendalian kegiatan kapal perikanan, maka d…
Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2012 ini berisi pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2005-2011, Laporan kinerja tingkat kementerian negara/ lembaga tahun 2005-2011, Realisasi APBN tahun …
Publikasi ini merupakan kumpulan keputusan menteri kelautan dan perikanan sebanyak 14 keputusan terhitung dari 2001-2005 yang berisikan antara lain adalah: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikan…
Pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasi…