Kesehatan Laut (Ocean health) dapat menjadi kunci atas penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, juga semakin terangkat menjadi perhatian dunia, terlebih dengan prinsip Ekonomi Biru yang dija…
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan kawasan konservasi periran dengan target luasan 32,5 juta hektar di tahun 2030. Hal tersebut disambut optimis karena menurut dari Kemen…
Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat kaya, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu upayanya adalah pengelolaan sampah yang bermuara ke laut karena dapat …
Buku ini merupakan kumpulan data dan informasi dasar dan capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh Satuan Kerja Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dukungan dari…
Juknis ini disusun oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bekerja sama dengan para pakar dari BRIN, praktisi konservasi, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, perguruan ting…
Juknis ini disusun oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bekerja sama dengan para pakar dari BRIN, perguruan tinggi, praktisi konservasi, dan LSM mitra. Buku ini terdiri dari jukn…