Kebijakan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru
Semenjak diratifikasinya United Nation Convention on the Law of the Sea melalui Undang-undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 80 hlm. : il. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 12-639 KEBSTRA
United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxxvii, 298 hlm. ; 28,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU 85/17 340 (094)
United Nations Convention On The Law Of The Sea
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…
- Edition
- 2009
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxxvii, 298hlm,; 29cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU 85/17.340(094)
Perumusan Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut : laporan
Kajian tentang Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut ini hakekatnya merupakan penjabaran misi-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kelautan sampai tahun 2025, sebagai bahan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Analisis Kebijakan Ekosistem Laut Dalam Rangka Mengantisipasi Pemanasan Globa…
Lingkungan laut indonesia terdiri dari unsur-unsur sumber daya alami hayati dan non hayati, serta merupakan salah satu ekosistem laut yang luas. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan non hayati s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 97hal.; ilus.; 29cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republi…
Penentuan batas lautan territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pualu-pulau Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen 4 pasal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 52 hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah