Dalam tahun 2000, ebrapa upaya perbaikan pembangunan kelautan dan perikanan telah dan akan terus dilakukan, anara lain sebagi berikut: 1. Penataan organisasi dan sumberdaya manusia
Program dan kegiatan TA 2000 disusun dengan mengacu kepada kebijakan Ditjen PK2 yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).
Rapat Kerja ini disampaikan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.
Dalam rangka melaksanaka pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp.348,19 Milyar, yang terdiri dari APBN Rp.225,00 milyar dan BLN RP. 123, 19 milyar.
Rapat Kerja kali ini disampaikan mengenai Pagu Definitif departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.
Membahas persetujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sed…
Rapat Kerja kali ini disampaikan tanggapan terhadap pertanyaan tertulis Komisi IV DPR RI.
Rapat Kerja kali ini disampaikan mengenai realisasi APBN tahun 2008, program unggulan dan hasil yang dicapai, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Neg…
Membahas tentang dampak lingkungan akibat banjir di Provinsi DKI Jakarta dan akses menuju bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.
Laporan akhir ini berisi latar belakang pekerjaan penataan batas-batas maritim, tujuan dan sasaran pekerjaan, uraian kondisi obyektif pekerjaan yang didapat dari hasil survei, analisa, rekomendasi,…
Laporan ini memuat tentang beberapa hal, yaitu : a) Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2009, 2) Usulan APSNP Tahun 2009.
Laporan ini memuat beberapa poin sebagai bahan rapat kerja, yaitu: 1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2010. 2) Sasaran pembangunan tahun 2010. 3) Pagu sementara tahun 2010. 4) Ringkasan Rencana Ke…
Laporan ini memuat tentang Bahan Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Panitia Ad Hoc IV DPD-RI 29 Juli 2009
Laporan ini memuat pembahasan tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
laporan ini membahas tentang Tanggapan Tertulis atas Pertanyaan Komisi IV DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal DKP dengan Komisi IV DPR RI
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2005 Tentang APBN Tahun 2006, penyusunan APBN tahun 2006 diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi 7 (tujuh) prioritas pembangunan yakni : 1) penan…
Laporan ini membahas tentang kebijakan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional
Laporan ini memuat tentang beberapa hal, yaitu: 1) Persiapan KTT Asia-Afrika dan Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-50, 2) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumate…
Laporan ini memuat tentang Tanggapan Tertulis atas Pertanyaan Komisi IV DPR-RI pada Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR - RI
Marine and fisheries development has been accorded high priority by the government of indonesia. As strong signal, the ministry of marine affairs and fisheries established in 1999. In fact marine a…