Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004 yang telah berakhir pada Oktober 2004 serta berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka …
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Agenda 100 hari pertama Dep. KP disusun dalam rangka menjawab harapan masyarakat akan kinerja pemerintah baru dalam mewujudkan perubahan ke arah kemajuan bangsa di bidang kelautan dan perikanan, se…
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya serta Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, departemen Kelautan dan Perikanan …
laporan ini berisi Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2007 Departemen Kelautan dan Perikanan
Bahan rapat kerja ini di dalamnya terdapat penjelasan atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh komisi IV DPR-RI, tanggapan atas hasil kunjungan kerja komisi IV DPR-RI ke Provinsi Irian …
Jumlah nelayan miskin saat ini diperkirakan mencapai 3.377.399 KK meliputi masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, dan …
laporan ini membahas tentang masalah penyelundupan sektor kelautan dan perikanan
Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …
Laporan ini membahas tentang rencana kerja kementerian/lembaga departemen kelautan dan perikanan tahun 2007 dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2007
Arah kebijakan pembangunan kelauta dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 …
Laporan Rapat kerja menteri kelautan dan perikanan dengan komisi IV DPR RI 27 Februari 2006 membahas tentang rencana aksi revitalisasi budidaya udang, rencana aksi revitalisasi budidaya rumput laut…
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) adalah salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelaut…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Laporan ini membahas tentang usulan APBN-P tahun 2006 dan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Departemen Kel…
Bahan persiapan sidang ke-12 "Codex Committee on food import and export inspection and certification system (CCFICS)" pada tanggal 1-5 Desember 2003 di Brisbane Australia
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…