Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peraaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional …
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah …
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 573 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 573 sebagaimana diamanatkan dala…
Kumpulan peraturan undang-undang ini berisikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan reklamasi yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 712 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 712 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 715 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 715 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 713 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 713 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 711 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 711 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 714 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 714 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 716 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 716 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 718 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 717 sebagaimana diamanatkan dala…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di Wilaya…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan Ikan Terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik In…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2013. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2017. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku ini memberikan pengetahuan, baik teori maupun contoh-contoh implementasi pengelolaan pesisir serta terpadu di Indonesia yang dijelaskan dengan bahasa yang sederhana namun utuh. Pengelolaan pes…