buku ini merupakan penyusunan kembali peraturan perdundang-undangan di bidang pelayaran
Buku ini merupakan laporan dari perkembangan pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
FGD on maritime security issues in Indonesia, international partners meeting, investing in Indonesia's marine economy, public lecture, combating IUU fishing and fisheries crime,
Perkembangan ilmu kelautan pada masa sekarang menjadi ujung tombak pembangunan, utamanya di wilayah Pesisir. Sumber daya kelautan sedang terus dikembangkan sebagai sokoguru perekonomian berbasis ma…
Buku ini adalah buku yang ditulis dengan tujuan sebagai acuan dalam penyususnan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan program pembangunan kelautan dan perikanan. Buku ini dilengkapi dengan infor…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Laporan akhir pelaksanaan DAK Tahun 2011 berisikan gambaran dan informasi t…
Publikasi ini merupakan bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal pada Temu Koordinasi PUMP-PB 2012 Tingkat Nasional Wilayah Timur Bali, 2-4 April 2012 tentang PNPM Mandiri dalam Rangka Pembe…
Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang m…
Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden No.10 tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat, Kementerian kelautan dan perikanan telah melaksakana…
Kerjasama Internasional yang baik dengan negara-negara sahabat sangat dibutuhkan. Berbagai perjanjiankerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dengan engara lain telah ditandatang…
Dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional sebagaimana diamatkan pada UU. No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Ja…
Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor pendukung pengelolaan kelautan secara maksimal merupakan pengemabngan Sumberdaya Manusia Baha…
Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana …
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2012 ini berisi pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2005-2011, Laporan kinerja tingkat kementerian negara/ lembaga tahun 2005-2011, Realisasi APBN tahun …
Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, terutama sektor perikana, pariwisata bahari dan jasa kelautan sudah selayak dikelola dengan baik dan optimal untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional …
Secara spasial, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ruang wilayah yang luas dengan tata letak yang terhitung sangat strategis. Posisi ini tidak dapat dipungkiri mengandung sejumlah kerawanan …