Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan good governance. LAKIP Pelabuha…
Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing untuk mengevaluasi 1.132 kapal eks-asing yang merusak keberlanjutan su…
Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden No.10 tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat, Kementerian kelautan dan perikanan telah melaksakana…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kementerian ekonomi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kem…
Buku ini menampilkan profil kerjasama yang telah dilakukan oleh Ditjen KP3K selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Ditjen KP3K telah melakukan kerjasama denagn berbagai pihak dengan negara lain dala…
Seaweed is one of the essential commodities in the development of the fisheries industry, because it has high economic value. One of the programs that have to be done is to attract more investment …
Pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya integral dalam pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakan sektor rill dan peningkatan perole…
Shrimp commodity is one of the important commodities, because shrimp is the main export commodity for obtaining foreign exchange. In the effort to encourage the development of shrimp industry to in…
Buku ini menampilkan profil kerjasama yang telah dilakukan oleh Ditjen KP3K selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Ditjen KP3K telah melakukan kerjasama denagn berbagai pihak dengan negara lain dala…
Indonesia is the world largest archipelago country and blessed with rich aqutic resources. However, detailed information pertaining to the resources as well as investment opportunities in marine an…
Dalam rangka pengembangan pengolahan dan pemasaran perikanan di daerah, pada tahun 2013 telah direncanakan kegaitan dekonsentrasi di 11 satker provinsi guna mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peng…
Sejalan dengan dinamika pembangunan nasional khususnya pembangunan kelautan dan perikanan, hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini telah dirasakan manfaatnya. Renc…
Kerjasama Internasional yang baik dengan negara-negara sahabat sangat dibutuhkan. Berbagai perjanjiankerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dengan engara lain telah ditandatang…
Industrialisasi perikanan yang saat ini menjadi fokus Kemententerian Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah kebijakan strategis yang diharapkan akan mempu mendorong jalannya siklus usaha perikanan…
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara merata dan berkeadilan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Kelau…
Indonesia sebagai negera kepulauan dengan sekitar 75,3% wilayahnya terdiri dari laut mengandung sumber energi yang cukup menjanjikan yang dapat diolah dan dikelola untuk kebutuhan pembangunan nasio…
Dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional sebagaimana diamatkan pada UU. No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Ja…
Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor pendukung pengelolaan kelautan secara maksimal merupakan pengemabngan Sumberdaya Manusia Baha…
Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana …
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, perlu ditetepkan jenis ikan laut h…