Analisis Kebijakan Ekosistem Laut Dalam Rangka Mengantisipasi Pemanasan Globa…
Lingkungan laut indonesia terdiri dari unsur-unsur sumber daya alami hayati dan non hayati, serta merupakan salah satu ekosistem laut yang luas. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan non hayati s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 97hal.; ilus.; 29cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perumusan Kebijakan Tata Kelola Kelautan dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintah…
Tata kelola telah menjadi isu strategis yang semakin menarik perhatian ketika kehidupan dan sumberdaya publik di laut mengalami krisi. Keterbatasan alam dan sumberdaya, ketidakmampuan manusia dan k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 78hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Maritime Security Policy : Laporan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km2, pantai terpanjang kedua di dunia, 95,181 km dan pulau sebanyak 17,480 puau. Luas wilayah perair…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 64hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Sosialisasi Keppres No. 126 Tahun 2011 : Laporan
Hari Nusantara telah ditetapkan sebagai hari nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 126 Tahun 2001 dan tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Penyelenggaraan Peringatan Har…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 116hal.; ilus. 29cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Kebijakan Industri Perikanan : Laporan
Laporan akhir ini disusun berdasarkan hasil rapat penyempurnaan dari laporan kemajuan dengan pemangku kepentingan. Pembangunan industri perikanan pada hakekatnya ditunjukan untuk meningkatkan kesej…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 49 hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republi…
Penentuan batas lautan territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pualu-pulau Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen 4 pasal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 52 hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perumusan Sistem Hukum di Bidang Kelautan dalam Rangka Sistem Hukum Nasional
Hukum pada hakekatnya merupakan satu sistem yang utuh, terpadu, berjenjang dan bersumber kepada sumber hukum utama yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diciptakan sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 82 hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah