Dalam tahun 2005, departemen kelautan dan perikanan mengusulkan APBN-P yang akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut
Sektor perikanan memiliki peran cukup pentig dalam perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepualuan Nias, Sumatera Utara dengan produksi sebesar 158.578 ton pada tahun 2003 meliputi 133.976 ton …
Pembangunan yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan saat ini memperoleh perhatian yang serius, karena sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya tediri dari laut, Indonesia me…
Kebijakan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan hasil pembahasan RKA-KL dengan Departemen Keuangan, pagu APBN murni yang dikelola Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 1,705 triliun, yangs ecara keseluruhan dikelola ol…
Dalam pembangunan keautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan …
Laporan ini membahas tentang bahan rapat dengar pendapat sekretaris jenderal dengan komisi IV DPR-RI pada tanggal 3 oktober 2007
Rapat Degar Pendapat Sekretaris Jendral Dep, Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 14 Juni 2006 membahas mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan, yakni program dan kegiatan…
laporan sidang kabinet ini membahas tentang pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di provinsi papua, irian jaya barat dan kalimantan tengah.
Bahan Tanggapan rapat kerja dengar pendapat Dirjen Perikanan Tangkap dengan Komisi IV DPR RI tanggal 28 Pebruari 2006. Pertanyaan: 1. Harap disampaikan evaluasi kinerja Dirjen Perikanan Tangkap se…
Laporan ini berisi tentang sinkronisasi program, kegiatan perikanan dan kelautan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propoinsi Nusa Tenggara Timur.
Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004 yang telah berakhir pada Oktober 2004 serta berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka …
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Agenda 100 hari pertama Dep. KP disusun dalam rangka menjawab harapan masyarakat akan kinerja pemerintah baru dalam mewujudkan perubahan ke arah kemajuan bangsa di bidang kelautan dan perikanan, se…
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya serta Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, departemen Kelautan dan Perikanan …
laporan ini berisi Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2007 Departemen Kelautan dan Perikanan
Bahan rapat kerja ini di dalamnya terdapat penjelasan atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh komisi IV DPR-RI, tanggapan atas hasil kunjungan kerja komisi IV DPR-RI ke Provinsi Irian …
Jumlah nelayan miskin saat ini diperkirakan mencapai 3.377.399 KK meliputi masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, dan …
laporan ini membahas tentang masalah penyelundupan sektor kelautan dan perikanan
Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …