Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi I 2005 ini merupakan penerbitan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pa…
Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2004 Edisi I ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan …
Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan Dokumentas…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada Tahun 2007. Sebanyak 33 Peraturan Menteri ada dalam publikasi ini. Diharap…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
Dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu upaya pengelolaan di bidang kepegawaian, guna meningkatkan kualitas profesionalisme, disiplin dan d…
Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, adil dan dapat diper…
Dalam rangka perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek pembangunan dan dengan mengacu pada ketentuan dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri PPN/ Ketua Bappenas …
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai barang milik/kekayaan negara, baik yang berbentuk barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak di lingkungan Departemen Kelautan …
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan diputuskan keputusan meteri kelautan dan perikanan tent…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…