Informasi ketentuan pengelolaan perikanan di RFMO ini terdiri dari resolusi dan CMM yang harus dipatuhi oleh negara anggota dan bukan anggota yang bekerja sama dengan RFMO, ketentuan-ketentuan peme…
Sejak berdirinya Departemen Eksplorasi Laut tahun 2000 yang merupakan awal adanya Departemen Kelautan dan Perikanan, perhatian masyarakat terhadap kegiatan perikanan semakin meningkat. Publikasi in…
APBNP TA.2011 dan Rencana TA.2012 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diungkapkan pada Rapan Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR-RI. Publikasi ini berisikan antara lain: 1. 4 pilar landasan pemb…
Publikasi ini merupakan Bahan Rapat Dengar Pendapt Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan KomisiIV DPR-RI. Bahan rapat ini memuat beberapa hal, antara lain: 1. Perkembangan pelaksanan kegiatan…
LAKIP ini diterbitkan untuk memberikan informasi tentang kinerja program/kegiatan Direktorat Jendeal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan termasuk hambatan yang dihadapi. Sesuai dengan rencana …
The workshop "Market-Based Improvement in the Live Reef Food Fish Trade" was held at Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali. Participants included experienced academicians, business actors, bureaucrats, …
Laporan ini adalah wujud pertanggungjawaban adminstratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut lampung tahun 2011. Laporan ini mengungkapkan kegiatan admi…
Following the evaluation mission on the Implementation of the IUU Regulation in Indonesia conducted by European Commission from 26-30 September 2011, there are several findings and recommendations …
Publikasi rencana kerja dan anggaran DItjen Perikanan Budidaya 2013 berisikan tentang: Outcome program peningkatan produksi perikanan budidaya, Pagu indikatif tahun 2013 per kegiatan dan sumber pen…
Publikasi ini merupakan bahan rapat dengar pendapatan dengan komisi IV DPR-RI 22 Januari 2013 tentang Program PUMP-PKN Tahun 2011-2012 dan Rencana PUMP-PKN Tahun 2013 Ditjen Perikanan Budidaya. Ber…
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan good governance. LAKIP Pelabuha…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kementerian ekonomi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kem…
Seaweed is one of the essential commodities in the development of the fisheries industry, because it has high economic value. One of the programs that have to be done is to attract more investment …
Pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya integral dalam pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakan sektor rill dan peningkatan perole…
Shrimp commodity is one of the important commodities, because shrimp is the main export commodity for obtaining foreign exchange. In the effort to encourage the development of shrimp industry to in…
Indonesia is the world largest archipelago country and blessed with rich aqutic resources. However, detailed information pertaining to the resources as well as investment opportunities in marine an…
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, perlu ditetepkan jenis ikan laut h…
Keberhasilan usaha penangkapan selain tergantung pada faktor kelimpahruahan sumberdaya ikan yang menjadi target tangkapan disuatu perairan dan ketrampilan sumberdaya manusia, juga akan sangat berga…
Perairan Selatan Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (5-40 mil) masih belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan tuna pada perairan tersebut baru dimanfaatkan oleh kapal-kap…
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 se…