Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Laporan ini membahas tentang usulan APBN-P tahun 2006 dan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Departemen Kel…
Bahan persiapan sidang ke-12 "Codex Committee on food import and export inspection and certification system (CCFICS)" pada tanggal 1-5 Desember 2003 di Brisbane Australia
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…
Dalam tahun 2000, ebrapa upaya perbaikan pembangunan kelautan dan perikanan telah dan akan terus dilakukan, anara lain sebagi berikut: 1. Penataan organisasi dan sumberdaya manusia
Program dan kegiatan TA 2000 disusun dengan mengacu kepada kebijakan Ditjen PK2 yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).
Rapat Kerja ini disampaikan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.
Dalam rangka melaksanaka pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp.348,19 Milyar, yang terdiri dari APBN Rp.225,00 milyar dan BLN RP. 123, 19 milyar.