Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Keanekaragaman hayati adalah istilah untuk menyatakan tingkat keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi kelimpahan maupun penyebaran, yang dapat berperan secara langsung maupun tidak lan…
Data dan informasi sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan pada institusi pemerintah dan non pemerintah. Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2024 ini disusun untuk memberikan…
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (BHKLN KKP) merupakan unit kerja eselon dua yang berada di lingkup unit kerja Sekretariat Jenderal Kem…
Laporan Tahunan ini berisi tentang gambaran secara umum kegiatan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan…
Merupakan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai pendederan Lobster (Panulirus spp) Balai Besar Perikananan Budidaya Laut Lampung dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang memiliki tugas …
Buku saku ini diterbitkan oleh Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang bertujuan sebagai bahan informasi, pedoman teknis, bahan ajar, media diseminasi, dan transfer teknolo…
Buku ini merupakan buku saku yang diterbitkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang bertujuan sebagai bahan informasi, pedoman teknis, bahan ajar, media diseminasi, d…
Buku ini merupakan profil tahun 2022 dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar yang terletak di Jalan Selabintana no 37, Sukabumi, Jawa Barat. Adapun tujuan dibuatnya penyusunan profil untuk me…