Untuk mengatasi laju kerusakan biogeo-fisik lingkungan pesisir, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta ketidakpastian hukum tersebut maka perlu diterapkan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir t…
Buku Maritim untuk Kesejahteraan Masyarakat: Pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir karya Yudi Nurul Ihsan dan Tri Dewi K. Pribadi membahas strategi optimalisasi potensi maritim Indonesia melalui p…
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan amanat penting untuk berperan aktif dalam pembentukan dan pendampingan koperasi di wilayah-wilaya…
Masalah yang dihadapi di bidang kelautan dan ruang laut memaksa pemerintah untuk melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kemitraan yang intensif dengan berbagai pihak san…
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
Program SPDN/SPBN pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Melalui kerjasama yang sinergis antara DKP, Per…
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…