Text
Kajian Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi: Studi Kasus Pelabuhan Perikanan dan Samudera Belawan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengubah mekanisme PNBP dari pra produksi menjadi pasca produksi guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penelitian ini mengkaji penerapan PNBP pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dengan mengevaluasi proses penyelenggaraan, kualitas pelayanan, serta merumuskan strategi perbaikan. Metode penelitian meliputi observasi, wawancara, dan analisis data sekunder dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Hasil analisis gap menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi pada lima dimensi pelayanan, terutama pada dimensi tangibles (-0,80) yang mencerminkan kesiapan infrastruktur. Kesenjangan dalam kesiapan SDM juga terlihat pada dimensi responsiveness (-0,08) dan empathy (-0,15). Analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) merekomendasikan strategi perbaikan, antara lain penyiapan sarana dan prasarana (0,322), evaluasi regulasi (0,313), peningkatan kompetensi SDM (0,121), dan pelatihan budaya kerja (0,094). Diperlukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan stakeholder agar implementasi PNBP pasca produksi dapat berjalan optimal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi dan benchmarking dengan praktik terbaik di sektor lain.
Kata Kunci: PNBP pasca produksi, perikanan tangkap, PPS Belawan, kebijakan perikanan, Analytic Hierarchy Process.
B25000072 | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available