Peraturan Menteri KP No. 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
| Collection Location | Archivelago Indonesia Marine Library |
| Edition | |
| Call Number | Koleksi Digital |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. KKP. Biro Hukum dan Organisasi |
| Subject(s) | ALAT PENANGKAPAN IKAN Penangkapan Ikan Peraturan Perundang-undangan Local Content WPP RI Permen |
| Classification | NONE |
| Series Title | GMD |
| Language | Indonesia |
| Publisher | KKP-BHO |
| Publishing Year | |
| Publishing Place | 2016 |
| Collation | |
| Abstract/Notes | Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional. Untuk itu, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sehingga Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di setiap Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. |
| Specific Detail Info | |
| Image |  |
| Back To Previous |