KEBIJAKAN ANTISIPATIF DALAM MENGHADAPI DINAMIKA HARGA BBM PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP

Collection Location Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol
Edition
Call Number
ISBN/ISSN 2089-6980
Author(s) Andrian Ramadhan
Siti Hajar Suryawati
achmad zamroni
Agus Heri Purnomo
Subject(s) KEBIJAKAN
Nelayan
bahan-bakar minyak
Classification NONE
Series Title
GMD Journal
Language
Publisher Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP)
Publishing Year 2013
Publishing Place Jakarta
Collation Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perik
Abstract/Notes Mengingat bahwa kenaikan ketersediaan energi alternatif belum dapat mengimbangi penurunan stok energi fosil,rnkenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tak terhindarkan. Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakanrnmemberikan dampak negatif terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan.rnMakalah ini bertujuan untuk: menganalisis keragaan usaha perikanan tangkap, menganalisis dampak kenaikanrnharga BBM terhadap usaha perikanan tangkap, dan merumuskan strategi kebijakan untuk mengantisipasi dampakrnkenaikan harga BBM untuk jangka pendek dan menengah pada usaha perikanan tangkap. Untuk analisis-analisisrnini, dipergunakan data-data sekunder yang diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu statistik perikanan tangkap,rnlaporan-laporan terkait penggunaan BBM pada kapal perikanan dan laporan-laporan dampak kenaikan harga BBMrnpada periode sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan: (1) Kenaikan harga BBM berdampak secara langsung prosesrnproduksi, distribusi dan konsumsi usaha perikanan; (2) Pelaku usaha perikanan melakukan usaha adaptasi dalamrnbentuk inovasi pembiayaan, pengurangan operasi kegiatan penangkapan, penggunaan kapal pengangkut danrnpenjualan langsung yang memberikan dampak lanjutan terhadap penurunan produksi dan penurunan pendapatan; (3)rnStrategi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, mendorong dan mempromosikan penggunaan energirnalternatif; kedua, mempertimbangkan daerah over fishing sebagai daerah konservasi; ketiga, penjaminan harga ikanrnberkualitas; dan keempat, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk penanganan pasca panen. Kebijakan dirnhilir seperti penjaminan harga ikan berkualitas dan pengadaan sarana dan prasarana untuk penanganan pasca panenrndirekomendasikan sebagai kebijakan kreatif yang dapat memberikan dampak positif kepada pelaku usaha perikananrndan kinerja usaha perikanan secara umum.
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous