HAK KEPEMILIKAN DAN PERSEPSI PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT TERHADAP ZONA BUDIDAYA BAHARI DESA KEMUJAN TNKJ
| Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
| Edition | |
| Call Number | |
| ISBN/ISSN | 978-602-0804-20-0 |
| Author(s) | Arif Satria Nur Hannah Muthohharoh |
| Subject(s) | Budidaya Rumput Laut Persepsi Hak kepemilikan TNKJ |
| Classification | NONE |
| Series Title | GMD | Prosiding |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
| Publishing Year | 2015 |
| Publishing Place | Jakarta |
| Collation | Prosiding Seminar Penelitian dan Kebijakan Sosial |
| Abstract/Notes | Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem hak kepemilikan lahan budidaya rumput laut sebagai bagian dari Zona Budidaya Bahari TNKJ, persepsi mengenai Zona Budidaya Bahari TNKJ, dan tingkat kepatuhan aturan Zona Budidaya Bahari TNKJ. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara de jure pembudidaya rumput laut diberikan hak akses dan hak pemanfaatan, namun secara de facto memiliki hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, dan hak eksklusi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan masih belum terdefinisi secara jelas, sehingga dapat memicu konflik hak kepemilikan. Terdapat empat indikator krisis legitimasi meliiputi: 1) berdasarkan aspek isi aturan, krisis legitimasi terjadi pada aturan perlindungan penyu; 2) berdasarkan aspek distribusi dampak, penetapan lokasi Zona Budidaya Bahari tidak memihak pada pembudidaya rumput laut. Perlindungan penyu bias terhadap misi konservasi, sehingga menempatkan pembudidaya rumput laut sebagai pihak yang mengalami kerugian; 3) berdasarkan pembuatan aturan, partisipasi pembudidaya rumput laut masih minim dalam pembuatan aturan; 4) berdasarkan aspek pelaksanaan aturan, perhatian pengelola terhadap aktivitas budidaya rumput laut masih minim ditunjukkan belum adanya aturan spesifik yang mengatur operasional Zona Budidaya Bahari. Keempat hal tersebut mampu menjadi pemicu konflik sumber daya alam. |
| Specific Detail Info | |
| Image |  |
| Back To Previous |