Keberadaan Nelayan dan Dinamika EKonomi Pesisir
| Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
| Edition | |
| Call Number | 639.2.057:64 Kus k |
| ISBN/ISSN | 978-979-25-4534-0 |
| Author(s) | Kusnadi |
| Subject(s) | Wilayah Pesisir Ekonomi Masyarakat Nelayan |
| Classification | 639.2.057:64 |
| Series Title | GMD | Buku |
| Language | Indonesia |
| Publisher | AR-RUZZ Media |
| Publishing Year | 2009 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | 164p. ; ills. tab. 21 cm |
| Abstract/Notes | Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan. Karena di dalam sistem pembanguanan tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial yang muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Setelah tahu bahwa kegiatan pembagunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan.rnMasyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya. Pendekatan kelembagaan ini juga mempertimbangkan peranan signifikan modal sosial lokal untuk mendukung pencapaian keberhasilan pemberdayaan, sehingga masyarakat nelayan memiliki kemandirian sosial. Potensi kemandirian ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang hakiki, yaitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia serta mengembangkan keadilan sosial dan perilaku demokratis.rnSalah satu faktor yang meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum signifikannya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap perekonomian nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan. Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat nelayan memerlukan lapisan baru yang memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan berwirausaha, sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar.rnSecara kualitatif, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, partisipasi politik pembangunan kawasan meningkat, kelangsungan hidup sumberdaya lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang. Karena upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut membutuhkan sumberdaya yang cukup banyak, perencanaan pemberdayaan yang terarah, bertarget, dan kerjasama kemitraan strategis dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan secara efektif, konsistensi dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat pokok yang tidak bisa diabaikan.rnSejak masa reformasi hingga saat ini, ada suatu perubahan haluan politik pembangunan setelah berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Satu dari sekian banyak program departemen yang memberi perhatian khusus terhadap upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan adalah diluncurkannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (program PEMP) yang sejak tahun 2001dan hingga tahun 2007 telah menjangkau 289 kabupaten/kota berpesisir. Melalui program ini, pemerintah ingin mengobati rasa sakit masyarakat pesisir yang selama ini terabaikan oleh gerakan pembangunan. Walaupun tujuan program belum sepenuhnya tercapai, tetapi kehadirannya sudah merupakan kemajuan kebijakan dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi. Tentu saja program ini juga akan memberi kontribusi untuk mewujudkan ” helping the poor to help themselves” pada masyarakat nelayan. rnSalah satu contoh cerita sukses dari Program PEMP dapat diambil dari pelaksanaan di Kabupaten Jember. Program PEMP di Kabupaten Jember dan Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong telah memainkan peranan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Kampung Getem. Kontribusi program ini telah mengurangi ketergantungan ekonomi nelayan kepada pangamba’ lokal, meningkatkan pendapatan nelayan melalui diversifikasikan usaha, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Mobilitas sosial berkembang sehingga memacu aktivitas ekonomi lokal. Kebutuhan modal usah ajuga terus meningkat dan Koperasi LEPP-M3 memiliki kemampuan terbatas untuk menjawab perkembangan ekonomi lokal ini, sehingga diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat pesisir, khususnya pemerintah kabupaten.rnUntuk menjawab perkembangan ekonomi masyarakat yang terus meningkat, diperlukan peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, penguatan kapasitas Koperasi LEPP-M3 melalui dukungan kebijakan pembangunan dari pemerintah kabupaten, Departemen Kelautan dan Perikanan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan kapasitas ini, para nasabah diharapkan tidak berpaling dari koperasi dan terjebak dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain yang merugikan mereka, seperti para pangamba’. Dengan demikian, diharapkan kedudukan dan peranan Koperasi LEPP-M3 dalam pemberdayaan masyarakat pesisir semakin optimal, tidak setengah-setengah. Pada dasarnya, keberhasilan mencapai tujuan pemberdayaan sangat bergantung pada kerjasama kolektif yang kuat dan sinergi antar pihak terkait, berbasis modal sosial-budaya lokal, serta pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi lokal secara terpadu. Hasil konkret pemberdayaan adalah tumbuhnya kelompok sosial yang tingkat kehidupannya semakin sejahtera. Mereka merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk yang ada. Hanya sekelompok kecil warga masyarakat yang hidupnya kurang beruntung walaupun ada program pemberdayaan. Dengan struktur kualitas kehidupan yang demikian, mobilitas sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan dinamika ekonomi pesisir berjalan pesat. Lebih dari itu, dibutuhkan tanggung jawab kolektif dan ketulusan hati untuk mereda masa depan masyarakat pesisir yang lebih baik.rnSebagi sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Upaya memahami masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara memetakan secara komprehensif sistem sosial, ekomini, dan budaya mereka. Pemahaman terhadap unsur-unsur kehidupan masyarakat nelayan ini sangat berguana sebagai modal pengetahuan bagi para pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam pemberdaya masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam menetapkan langkah-langkah pemberdayaan yang efektif.rnOleh karena itu, para pelaku pemberdayaan masyarakat nelayan harus insentif mengasah kepekaan sosialnya dalam memahami masalah dan merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner, dan tuntas. Rencana kegiatan sebagai jabaran untuk mencapai tujuan program hendaknya dirumuskan secara tepat dan kontekstual. Pencapaian tujuan pemberdayaan tidak dapat dilakukan dengan cara pandang dan tindakan yang bersifat asal jalan, sehingga sangat dibutuhkan keseriusan dan tahapan-tahapan pelaksanaan bertarget yang bisa diukur tingkat keberhasilannya.rnrnPotensi lain dari masyarakat pesisir yang perlu dikembangkan adalah kaum perempuan. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah memperkokoh peranan perempuan pesisir dalam penciptaan atau pengembangan mata pencaharian alternatif yang bersifat prospektif dan berkelanjutan. Peranan yang optimal perempuan pesisir akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap stabilitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Mengenali dengan baik modal-modal pembangunan, seperti potensi perempuan pesisir, aspek-aspek sosial-budaya lainnya, dan potensi sumberdaya alam di kawasan pesisir merupakan suatu kebutuhan agar program-program intervensi pembangunan memiliki pijakan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diraih. Dengan demikian, kita bisa memberikan jaminan akan hak akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber-sumber pendapatan alternatif agar mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak. rnSalah satu basis negara maritim adalah terpeliharanya eksistensi desa-desa nelayan agar tetap beraktivitas dan menjadi modal pembangunan kawasan pesisir. Pengoperasian alat tangkap trawl atau minitrawl, khususnya di wilayah perairan yang dalam kondisi tangkap lebih, sangat berpotensi menghapus peta geografis desa-desa nelayan. Hilangnya status desa-desa nelayan ini akan menjadi kerugian besar bagi upaya-upaya kita membangun tradisi budaya maritim. Padahal, kejayaan negeri kita di masa lalu di bidang bahari justru bertumpu pada modal sosial tradisi maritim ini. Pengabaian terhadap masalah ini jelas bertolak belakang dengan karakteristik negara kita sebagi negara kepulauan terbesar di dunai.rnMerajut gerakan sosial nelayan, tidak hanya merumuskan hubungan kesetaraan dan kemitraan di antara unsur-unsur dalam masyarakat nelayan, tetapi antara masyarakat nelayan dengan stakeholders lain, seperti negara, swasta, dan pihak lainnya yang peduli dan memiliki tanggung jawab untuk mengemban pembangunan masyarakat dan kawasan pesisir secara berkenjutan. Dengan demikian, organisasi dan pranata-pranata sosial sebagai media pengemban tangung jawab sosial masyarakat nelayan serta penguat daya tawar dalam pembangunan kawasan pesisir dapat memainkan peranan yang strategis sepanjang upaya-upaya penguatan kapasitas organisasi dan pranata-pranata lokal, serta pemberdayaan sumberdaya manusia pengelolanya telah dilakukan dengan baik. |
| Specific Detail Info | |
| Image |  |
| Back To Previous |