Dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional sebagaimana diamatkan pada UU. No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Ja…
Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana …
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan perjalanan d…
Seba-serbi pengawasan merupakan kumpulan kriteria/kaidah/aturan suatu aktivitas-aktivitas yang digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah maupun organisas…
Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern pem…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Untuk dapat terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya…
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…