Pengadilan Perikanan : Kelemahan Dalam Hukum Acara Pidananya dan Penerapan Perkara Tindak Pidana Perikanan

Text

Pengadilan Perikanan : Kelemahan Dalam Hukum Acara Pidananya dan Penerapan Perkara Tindak Pidana Perikanan

Indonesia. KKP. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Organizational Body; Dewanto Permana Budi - Personal Name;

Makalah ini berisi tentang tindak pidana perikanan yang telah merugikan Indonesia begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat. Oleh karena itu, memegang aturan secara strict law dengan cara hakim pengadilan perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan jangka waktu 30 hari telah digunakan, pada putusan akan melekat asas ne bis in idem. Perkara yang diputus demikian tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindarkan.

Availability

B22000361 LAP-DJPSDKP 21-347.79 Keg Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Available

Detail Information

Series Title: -
Call Number: LAP-DJPSDKP 21-347.79 Keg
Publisher: : .,
Collation: -
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Local Content
Publikasi Internal
Karya Ilmiah
Tindak Pidana Perikanan
Artikel Ilmiah
Pengadilan Perikanan
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment