Text

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia

---

Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konvensi hukum laut PBB bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan Nusantara. Dengan terbitnya UNCLOS 1082 tersebut kemudian oleh Pemerintah Indonesia dalam UU No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia maka ada hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Evaluasi ini untuk melihat apa saja yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka kewajiban dan hak dalam UNCLOS 1982.

---

Availability

B1200648

PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA

Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA

Publisher

Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan., 2008

Collation

viii, 101 hlm.; 28 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

PRO KKP

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Informasi Publik
Profil
Local Content
Kebijakan Strategis
Konvensi Hukum Laut
Laut internasional

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment