Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana dan prasarana menyebabkan sering terjadinya eksploitas ilegal terhadap kekayaan laut Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu lembaga pemerintahan di laut yang dapat mengelola tata pemerintah di laut yang baik dan menyelesaikan permasalahan di laut. Melalui Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengannya.