Image of Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut

Text

Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut



Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana dan prasarana menyebabkan sering terjadinya eksploitas ilegal terhadap kekayaan laut Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu lembaga pemerintahan di laut yang dapat mengelola tata pemerintah di laut yang baik dan menyelesaikan permasalahan di laut. Melalui Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengannya.


Availability

B1200650PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRAPerpustakaan Pusat KKP - Jl. Medan merdeka Timur No.16Available
B1002337PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRAPerpustakaan Pusat KKP - Jl. Medan merdeka Timur No.16Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA
Publisher KKP-Sekretariat Jenderal : Jakarta.,
Collation
vi, 81 hlm. ; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
PRO KKP
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Search Cluster