Image of Pemetaan Wilayah Kelola dan Profil Singkat Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Text

Pemetaan Wilayah Kelola dan Profil Singkat Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007; Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; serta PERMEN KP No. 8 tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam buku ini terdapat informasi hasil pemetaan 5 (lima) wilayah MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu 1) Distrik Aguni dan Distrik Kokas, Fakfak, Papua Barat; 2) Kecamatan Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku; 3) Kampung Werur, Tambrauw, Papua Barat; 4) Negeri Hukurila, Leitimur Selatan, Maluku; serta 5) Desa Adaut, Maluku Tenggara Barat, Maluku; yang terdiri dari peta lokasi MHA; peta wilayah kelola MHA; peta wilayah kegiatan adat dan peta wilayah penangkapan ikan tradisional (fishing ground).

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
KOLEKSI DIGITAL
Publisher
2018 : KKP-Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.,
Collation
41 hlm.: ill.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
KOLEKSI DIGITAL
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
MASYARAKAT PESISIR -- INDONESIA
Kearifan Lokal
Sustainable Fisheries
Local Content
Publikasi Internal
Buku
Perikanan Berkelanjutan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment