Image of Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Text

Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah



Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Peradilan TUN dan Peradilan TPK dalam memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dalam TPK pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan dan implikasi hukumnya ketika kebijakan legislasi memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut kepada dualembaga Peradilan, serta pengaturannya ke depan yang ideal seperti apa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan conceptual approach, atatute approach, dan case approach.


Availability

B1800886TES 16-364.126 MOH kArchivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan PerikananAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
TES 16-364.126 MOH k
Publisher : 2016.,
Collation
xiv, 201 hlm.; 21x29.5cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
TES
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Search Cluster