Buku Besar Maritim Indonesia Seri 4 : Sosial Budaya Masyarakat Maritim

Selain sumber daya alamnya, Indonesia dikenal atas keragaman budayanya, adab ketimurannya, baik itu khasanah budayanya, asal usulnya dan variasi intraspesifik penduduknya serta kekayaan alamnya Nus…

Membangun Indonesia dari Pinggiran : Kisah-Kisah Pendampingan Masyarakat di P…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-72359-0-8

Collation

xi, 188 hlm.: ill.; 25 cm.

Series Title

-

Call Number

551, 468 YUS m

Suku Laut : Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan

Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya kepada laut. Salah satu suku yang masih bertahan dengan pola hidup tersebut adalah ‘Suku Lau…

Keberadaan Hukum Adat Masyarakat Pesisir Dalam Perda

Penyusunan pertauran daerah pengelolaan wilayah pesisir juga perlu memperhatikan kemungkinan terdapat beberapa kelompok masyarakat adat. Dalam artian bahwa, masyarakat adat pun bisa dalam kondisi m…

PENERAPAN PRINSIP BLUE ECONOMY PADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BREBES, J…

Konsep blue economy sudah menjadi perhatian dalam pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan dirumuskannya sebuah konsep pengembangan blue economy untuk kelautan dan…

Seminar Nasional Optimalisasi Observasi Dampak Perubahan Iklim

Seminar ini merupakan wadah untuk menunjukkan semua hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) selama 2011, dimana penelitian-penelitian tersebut b…

Memahami Laut Bicara: Kearifan Lokal Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-…

Kearifan lokal, yang menjadi istilah popular saat ini, sebenarnya bukanlah pengetahuan lokal namun juga dapat dimanifestasikan secara empiris dalam berbagai wujud, antara lain peralatan keseharian,…

Mengenal Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indonesia memiliki 1.340 jumlah etnis suku (BPS, 2010) yang banyak memunculkan norma, budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun di kalangan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tidak te…

Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict Over Marine Tenure in…

Buku ini membahas isu-isu penting mengenai pengelolaan sumber daya perairan, berisi tentang studi etnografis dari beberapa masyarakat pesisir di Kepulauan Kei, Maluku. Menurut pengarang, kearifan l…

Pedoman Penyiapan dan Penyelesaian Klaim ganti Kerugian Kerusakan Sumberdaya …

Pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat umum lainnya sebagai panduan dalam pengajuan klaim ganti kerugian apabila terjadi tump…

Pedoman Akses Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Bagi Masyarak…

Buku pedoman ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat pesisir tentang sumber-sumber permodalan non perbankan yang pada akhirnya diharapkan mampu…

Pedoman Umum Kedai Pesisir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2005

Penyusunan pedoman ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok dan keperluan lainnya termasuk perbekalan melaut diperlukan suatu unit usaha yang menyediakan kebutuhan dimaksu…

Pedoman Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2000

Pedoman Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dapat dijadikan sebagai acuan dalam mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir melalui program Jaring Pengaman Sosial - Penanggu…

KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS PENGELOLA…

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program penberdayaan melalui penilaian Indeks Pelaksanaan Program dan Indeks Pencapaian Tujuan; (2) mengidentif…

Profil Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Raja Ampat : …

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…

Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Pulau-pulau Kecil

Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…

Pemetaan Wilayah Kelola dan Profil Singkat Masyarakat Hukum Adat di Pesisir d…

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir…

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha selama tahun TA. 2013. Lan…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir…

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kinerja yang dicapai selama tahun 2014 melalui pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesu…

Implementasi Kebijakan Publik : Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam tataran implementasi, kebijakan public pasti banyak menemui permasalahan hingga pada akhirnya dapat menjadi sebuah model kebijakan yang berhasil. Kurangnya sosialisasi dapat menjadi factor ut…